Sediakan asuransi pensiun anda mulai sekarang

Masa pensiun akan tenang, jika anda menyiapkan dana pensiun dengan baik

Asuransi penting karena risiko tidak ada yang tahu

Anda bisa mengontrol kesehatan, tetapi tidak bisa mengontrol kecelakaan

Asuransi itu tidak wajib tetapi sangat penting

Ketika sakit dijamin anda tidak dapat mengambil asuransi

Kecelakaan tidak mengenal waktu dan tempat

Pintarlah mengelola risiko yang datang

Kami menyediakan solusi financial anda

Salah sau solusi financial dengan mengambil asuransi

 

Kenali 8 peristiwa besar ini karena ketakutan akan rekening bank dilanggar oleh pembayar pajak

Pemerintah saat ini sangat mementingkan pembangunan infrastruktur yang memiliki konsekuensi serius dalam hal anggaran yang harus dipersiapkan. Infrastruktur yang paling dominan di bidang pembangunan tol jelas mahal. Pembangunan jalan tol ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan, meski konsekuensinya diserap lebih banyak uang di daerah ini. Perpajakan adalah kunci untuk mendukung proyek ambisius ini.

Kebijakan perpajakan yang baru, banyak yang dibuat, satu untuk akses terhadap Informasi Keuangan Pajak yang diatur dalam Peraturan, bukan Perppu UU No. 1 dari 2017

Apa isi peraturan ini dan bagaimana dampaknya terhadap pemilik akun yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut? Ulasan berikut akan memberi Anda gambaran lengkap tentang fakta tentang akses ke informasi pajak.

Perbedaan sebelum dan sesudah akses ekonomi terhadap peraturan tersebut bukan UU (Perppu) No. 1 dari 2017

Regulasi bukan Perppu UU No. 1 tahun 2017 tentang Akses terhadap Informasi Pajak untuk Manfaat Pajak, walaupun ditandatangani oleh Presiden José Wyodonto pada tanggal 8 Mei 2017, namun hanya berlaku pada bulan April 2018. Berikut adalah perbedaan sebelum dan sesudah dominasi peraturan:

Aturan lama untuk akses terhadap informasi pelanggan dapat dilakukan oleh otoritas pajak, dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
Aturan baru (berdasarkan 2017 PP 1) Akses terhadap dana nasabah dapat dilakukan langsung oleh otoritas pajak ke lembaga keuangan tanpa izin Menteri dan FSA.
Laporan Klien Klien tidak memerlukan status saat menyelidiki dan menyelidiki pajak. Di bawah pemeriksaan normal / awalpun, kantor pajak bisa mengakses secara langsung.

 

Syaratnya hanya berlaku atas nama dana sekurang-kurangnya Rp1 miliar (tidak ada rencana dalam 200 juta terakhir).

Lembaga keuangan non bank keuangan informasi keuangan non bank memerlukan pelanggan Open Access mereka

Ketentuan baru berlaku untuk semua lembaga keuangan bank, pasar modal dan asuransi, lembaga keuangan non-bank seperti perseroan terbatas, institusi dan sebagainya dimana organisasi harus melaporkan kantor pajak atau akses ke dana Klien yang sudah ada di persyaratan pelaporan minimal Rp1 miliar.

Pengungkapan Klien Dana Akses berlaku untuk warga negara atau bukan warga negara

Baik warga negara Indonesia maupun orang asing dengan bisnis di Indonesia terkena peraturan baru. Akses terhadap informasi yang akan diberikan oleh lembaga keuangan meliputi kartu identitas kartu identitas, laporan keuangan, nomor transaksi keuangan, identifikasi lembaga keuangan, neraca keuangan, nilai dan pendapatan yang terkait dengan rekening keuangan. Laporan dibuat secara otomatis tanpa diperlukan kantor pajak.
Mekanisme referensi dan neraca minimum

Pelaporan keuangan oleh lembaga keuangan secara otomatis dilakukan di DJP. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik oleh Financial Services Authority untuk LJK. atau mungkin tidak elektronik dimana lembaga keuangan dapat melapor langsung ke DJP, semua perangkat elektronik belum tersedia).

Tidak semua saldo nasabah dilaporkan oleh lembaga keuangan di DG. Ada ambang batas untuk saldo akun minimum, yaitu

Untuk kepentingan internasional mulai dari $ 250.000 US atau Rp 3,25 miliar
Untuk keperluan pajak dalam negeri mulai dari 1 milyar Rp
Sebelumnya, ada sedikit alasan mengapa 200 juta ounce harus dilaporkan, namun ada keluhan dari media sampai ambang batas minimum berubah menjadi Kr. . Jadi, bagi mereka yang memiliki uang di bawah ambang batas, Anda tidak perlu khawatir karena tidak akan disebutkan di Direktorat Jenderal Pajak.

Masyarakat tidak perlu takut dengan adanya ketentuan ini, karena walaupun dana Anda sampai ke ambang minimum, ini bukan tindakan kena pajak secara otomatis karena saldo minimum di wilayah ini hanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi sesuai dengan standar internasional, terutama jika Anda mengikuti amnesti pajak. Dana Anda tidak akan diinterogasi lagi. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam perpajakan, Anda terdaftar di kantor pajak dan membuat ikhtisar tentang pendapatan pajak (SPT).
Akses terhadap informasi keuangan sejalan dengan pelaporan keuangan G20

Tujuan dari pengungkapan akses terhadap informasi ini adalah penarikan sumber daya pajak dalam negeri, sehingga Indonesia tidak menjadi tempat penyerahan dana ilegal. Peraturan baru ini juga sejalan dengan kerjasama informasi ekonomi antar negara anggota G20. Dengan aturan baru ini, uang Anda bisa didekati oleh otoritas pajak, dan hal ini sesuai dengan kerja sama pertukaran data keuangan pertukaran data keuangan informasi (AEOI).

Diperlukan informasi untuk login dan melaksanakan program

 

Berdasarkan Persyaratan CP yang baru, data dan informasi berikut harus dilaporkan ke DJP secara otomatis dan berkala:

Rincian rekening dan identitas pemegang rekening bank, nomor rekening bank dan identitas lembaga keuangan dimana dana tersebut dipegang
Saldo dana di rekening bank sekaligus sumber dana, termasuk pendapatan yang terkait dengan rekening keuangan
Persyaratan pelaporan di atas akan berlaku mulai April 2018 dan berlaku secara otomatis untuk institusi keuangan yang meliputi:

Referensi LJK, LJK lainnya, dan entitas lainnya untuk menyentuh kantor pajak setidaknya sebelum 30 April 2018. Laporan ini digunakan untuk keperluan pajak rumah tangga.
Sejauh menyangkut kesepakatan internasional, ada 2 laporan sebagai berikut:
Laporan Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini telah disusun paling lambat sebelum 1 Agustus 2018. FSA akan melapor ke Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 31 Agustus 2018.
Laporan lain dari lembaga Jasa Keuangan akan dirujuk ke Direktorat Perpajakan paling lambat sebelum tanggal 30 April 2018.
Laporan berkala dan rutinitas ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk menangani permodalan atau transaksi ilegal mereka di negara tersebut.

Perhatikan peraturan yang ada, karena setiap pelanggaran akan dihukum dengan sanksi dan denda

Periode pemerintahan saat ini adalah pemantauan pajak yang sangat ketat baik dari segi peraturan konstruksi, mengawasi laporan pajak, termasuk penetapan denda bagi pembayar pajak atau lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. .

Sanksi pidana karena melanggar peraturan ini dapat dikenai denda maksimal 1 miliar euro Rp atau penjara dengan hukuman maksimal satu tahun atau denda sebesar Rp 1 disekatommyrio untuk manajemen dan / atau pegawai lembaga keuangan.

Wajib Pajak atau lembaga keuangan tidak perlu khawatir mengakses informasi yang diberikan untuk penyalahgunaan informasi jika piutang pelanggan dapat dilanjutkan.

 

 

asuransi pendidikan prudential

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>